uud tentang narkoba. ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). uud tentang narkoba

JAKARTA, KOMPAS. Majalah Farmasetika – Kementrian Kesehatan RI kembali merilis Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan nomor 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika yang berlaku bersamaan sejak 20 April 2022. 1. Pembahasan Revisi Rancangan Undang-Undang No. Dalam Bab XV Pasal 113 ayat (1) UU Narkotika memuat jerat pidana bagi pembuat dan pengedar narkoba. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. [1] Pasal 6 ayat (3) jo. 477 pasien rehabilitasi. Namun nyatanya, ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dalam Bab “Tindak Pidana Khusus” hanya dilakukan dengan salin-tempel rumusan ketentuan pidana dalam UU Narkotika (UU Narkotika). Lamintang, S. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. UU Narkotika dan Legalisasi Ganja. Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127. UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai berikut :. com - Pasal tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tengah disorot. ID – Jakarta, Pembahasan terkait tanaman ganja seolah tak ada habisnya, seperti beberapa hari terakhir tanaman ganja kembali ramai diperbincangkan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. Dalam UU Narkotika,. Tahun. TENTANG . 000. H. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Ulasan Lengkap Ganja Termasuk Narkotika di Indonesia. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang. 4, BN. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga mengaku kaget lantaran adanya pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Perhubungan membolos selama. PP No. SUS/2019/PT MDN. Undang-undang (UU) tentang Psikotropika. Permenkes No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Jakarta: Sekretaris Negara RI. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan. com - Pengajar hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Miko Ginting menilai, UU Narkotika tidak secara detail menjelaskan perbedaan antara pengedar dan pengguna narkotika. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 Tahun 2005 tentang Prekursor Farmasi. 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang narkoba terinspirasi dari pengertian Jackobus, seorang ahli farmasi pada tahun 2005. Finalisasi dilakukan dalam rapat antarlevel menteri, kepala lembaga, dan Polri . 35/2009 tentang Narkotika). Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. H. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. GO. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi,. Lantas, apa sebenarnya sanksi hukum bagi pelaku atau anak-anak yang terjerat kasus narkotika? Pelaku yang terlibat jaringan narkotika internasional dengan menggunakan anak-anak sebagai kurirnya dapat dijerat dengan Pasal 133 ayat (1) UU No. "Jadi dalam Pasal 111, 112 UU Narkotika itu kan disebutkan bahwa pengguna narkotika itu punya unsur meyimpan, menguasai, dan memiliki, kemudian menyediakan, dan seterusnya, nah ketiga. Penggolongan Narkotika dapat dilihat dalam Lampiran I UU Narkotika yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (“Permenkes 20/2018”) bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat. Untuk mengetahui tentang aturan hukum penyalahgunaan narkotika, serta tindak pidana narkotika,. 25. Bagi pemakai narkoba, ancaman hukuman lebih ringan. Ini karena aksi seorang perempuan paruh baya bernama Santi Warastuti di Car Free Day (CFD) Bundaran HI Jakarta pada Minggu. Tanggal 24 Oktober 2018 — Penuntut Umum: Phone:Phone: (021) 381 0350 Phone: (021) 345 7661 Email: Direktori. Zat itu, bila disalahgunakan akan sangat merugikan. 12/09/2023 JKRN Menanggapi Ratas Presiden tentang Narkotika: Dengan Dekriminalisasi pada Revisi UU Narkotika Beban Lapas Akan Hilang 40%;Permensos No. (1) Importir Narkotika dalam memeriksa Narkotika yan. bahwa masyarakat perlu. Selanjutnya ditahun 1997, dibuatlah UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti UU No. tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi. Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barangNarkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupenyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Ketentuan Pidana UU No 22 Thn 1997 tentang Narkotika terdapat didalam Pasal 78 - Pasal 104 yang mengatur tentang pelarangan, peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Letak melawan hukumya perbuataan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang. Melalui Undang-Undang No. Jenis. Jika selama ini pelaku penyalahgunaan narkotika secara umum akan menghadapi. N A R K O T I K A. Dikutib dalam laman detik. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian jawaban dari kami mengenai hukuman pengedar narkoba di Indonesia, semoga bermanfaat. No. Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RepublikLebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. Putusan PN BENGKALIS Nomor 478/Pid. Di dalam Penjelasan Umum UU Narkotika dijelaskan bahwa pemberatan sanksi pidana salah satunya melalui pidana mati bertujuan untuk. 1927 No. Aturan Pidana Penjara dan Rehabilitasi Bagi Pemakai Narkoba. Putusan PT JAKARTA Nomor 54/Pid. Jakarta: Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah final. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentangPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami makna percobaan atau permufakatan jahat yang dimaksudkan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena percobaan diketegorikan sebagai delik yang belum sempurna. 35 Tahun 2021 tentang Narkoba, mengadung unsur melawan hukum atau Tanpa hak : Apabila perbuataan telah mencocok larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Klasifikasi pembagian golongan narkotika pada UU ini, dibagi menjadi 3 jenis golongan yang termasuk kategori narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi ujung tombak pemerintah dalam “perang” melawan narkoba. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Pengadilan Negeri Skt : Nomor 2/Pid. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. UU ini nyatanya juga memunculkan masalah lain dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : Pasal 104. Pemerintah dan DPR mesti memberi penegasan dalam membedakan antara pengedar atau bandar dengan penyalah guna. Sebagai lembaga pemerintah. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA. VOA —. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan atau KeduaPasal 112 ayat (2) UU RI No. Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Meskipun memiliki ada golongan yang memiliki potensi ketergantungan yang ringan, penyalahgunaan narkotika serta penyalahgunaan psikotropika tetap memberi dampak buruk bagi kesehatan, mari jalani hidup sehat diawali dengan berhenti atau mencegah penyalahgunaan Narkoba. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”), Metamfetamina termasuk jenis narkotika Golongan I. UU No. Pasal 1 ayat [4] UU No. U. UU tersebut mengirim pengguna narkoba ke penjara, padahal. (UU Narkotika), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang. Beberapa pasal yang dapat kita temui dalam UU Narkotika menggunakan istilah seperti: menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual. Hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menkum HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 6Yasonna H. Nomor. Toluene, dalam Lampiran II Undang-Undang No. Menurut Soerdjono Dirjosisworo, narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Atas perbuatannya tersangka melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 subsider Pasal 137 dan pasal 136 UU. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. com - Pasal tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tengah disorot. Jakarta. Tutup. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 1 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana,. Bidang. Penjelasan mengenai jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut: Narkotika. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah wujud perubahan cara pandang terhadap kejahatan yang harus diikuti aparat penegak hukum, termasuk jaksa. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel berjudul Ini Aturan tentang Penggolongan Narkotika di Indonesia yang dibuat oleh Abi Jam’an Kurnia, S. Published: 2019-06-22 URL: Accessed: 2019-07-22. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol mengubahnya (LembaranMenurut UU tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. 22 tahun 1997. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika - PP RI No. ABSTRAK PERATURAN. 35 Tahun 2012 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwaterbukti sebagai pemakai dan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPerspektif Hukum dalam Permasalahan Narkoba. Key Words : Penerapan Hukum Pasal 112 UU Narkotika, Penerapan Hukum Pasal 127 UU Narkotika ABSTRACT Broadly speaking thesis told about the contents of. Hukuman Bagi Pengguna Narkoba. tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Narkotika; Mengingat : 1. Pemerintah. 35 Tahun 2009 Narkotika DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU). Undang-Undang No. Karena dinilai penting sekali masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan untuk mengetahui apa sebenarnya dan berawal darimana narkoba itu berasal. Revisi UU Narkoba Disebut Akan Disahkan pada 2022. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 129. Sedangkan yang mengatur tentang narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus, Yogyakarta: C A P S. Putus : 04-12-2014 — Upload : 09-02-2015Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tentunya ada beberapa permasalahan yang muncul dalam menerapkan undang-undang dimaksud. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika semakin menemukan titik terang. Makalah Tentang Narkoba. Indonesia. 2021/No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. Narkotika Golongan 1. Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain: UU No. Mencabut Verdoovende Middelen Ordonnantie (Stbl. UU narkotika menyatakan bahwa tujuan dibuatnya UU narkotika secara khusus menyatakan pengedar diberantas, sedangkan penyalah guna dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi. 000. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKAUndang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKAPeraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2Berikut adalah Peran serta masyarakat untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba menurut UU. Putus : 27-01-2015 — Upload : 04-03-2015Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. Dari tahun ke tahun melakukan perjuangan, LGN yang berpusat di Jakarta telah memiliki basis hampir di setiap propinsi. Kementerian Kesehatan. Tribratanews. com - Penggunaan narkoba di Indonesia diancam dengan hukuman pidana. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman, sintetis, maupun semi sintetis, yang bisa memberikan efek tertentu, mulai dari. Sedangkan, pada triwulan I 2021 , terdapat 1. 3 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika - Kepres RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga disusunlah UU Anti Narkotika nomor 22/1997,. Hukuman Pidana 10 Tahun Dan Denda Rp. 35/2009 dan fenomena pen-egakan hukum terhadap UU No. Sosialisasi UU No. NOMOR 22 TAHUN 1997. 35 tahun 2009 Pasal 127. 22 tahun 1997, narkotika dapat dapat menimbulkan. Rabu, 4 Februari 2009. 35Tahun 2012 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri. Indonesian Abstract: Ketika berbicara tentang konsep keadilan, tentunya para pakar ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati pelbagai teori yang. Sebab, ia telah melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 1976. Pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.